Masalah Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola lembaga negara, termasuk Bea Cukai. Di bawah kepemimpinan Soeharto, penanganan masalah di Bea Cukai dianggap sebagai salah satu prestasi yang membanggakan. Soeharto dikenal dengan cara otoriternya dalam menyelesaikan masalah di berbagai sektor, termasuk bidang keuangan dan pajak.
Sebut saja misalkan kasus barang bantuan untuk Sekolah Luar Biasa yang dikenakan biaya ratusan juta. Atau persoalan sanksi administratif yang dikenakan tanpa alasan pasti dan bisa mencapai Rp20 juta.
Kebijakan Bea Cukai di Masa Soeharto
Pada masa pemerintahan Soeharto, Bea Cukai di Indonesia dikenal dengan kebijakan yang kuat dan efisien. Soeharto menggunakan pendekatan tegas dalam menangani masalah di Bea Cukai, termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran bea cukai dan tindakan korupsi di dalamnya. Selain itu, Soeharto juga menerapkan reformasi struktural dalam lembaga Bea Cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.Pada masa pemerintahan Soeharto, Bea Cukai di Indonesia dikenal dengan kebijakan yang kuat dan efisien. Soeharto menggunakan pendekatan tegas dalam menangani masalah di Bea Cukai, termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran bea cukai dan tindakan korupsi di dalamnya. Selain itu, Soeharto juga menerapkan reformasi struktural dalam lembaga Bea Cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Penutup: Warisan Berharga dari Masa Lalu
Meskipun masa pemerintahan Soeharto kontroversial dan banyak diperdebatkan, keberhasilannya dalam menangani masalah di Bea Cukai merupakan warisan berharga yang patut dihargai. Pendekatan tegas dan efisien yang diterapkan oleh Soeharto memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan integritas lembaga Bea Cukai. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia, kenangan akan cara Soeharto menyelesaikan masalah di Bea Cukai harus dijadikan sebagai pembelajaran berharga dalam membangun sistem yang lebih baik di masa depan.
